Neraca BLUD (Part VI)

Blud.co.id - Pada Paragraf 64 mengandaikan Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penyusunan neraca bisa mengambil dari neraca saldo kode akun 1 dan 2 kemudian menjadi neraca dan ekuitas akhir. Unsur mencakup neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didifinisikan sebagai berikut: Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat umum dan sumber daya daya yang dipertahankan karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya yang mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU/ BLUD aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca dapat menggunakan bersamaaan dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai: Kemampuan BLU/BLUD dalam memberikan layanan layanan secara berkelanjutan. Likuiditas & solvabilitas Kebutuhan eksternal. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

syncore 22, Jun 2022 Comments (0)

Views ()

Laporan Perubahan Ekuitas

Blud.co.id - Paragraf 82 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas ini berdasarkan Paragraf 101 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: Ekuitas awal Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang menyebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : a.Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir. Penyusunan laporan ini bisa mengambil dari neraca saldo berupa akun ekuitas awal dan lain-lain dan surplus atau defisit-LO kemudian menjadi laporan perubahan ekuitas sehingga mendapatkan ekuitas akhir. LO dengan LPE memiliki keterkaitan melalui surplus atau defisit LO. Surplus dan defisit menghasilkan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Secara bersamaan surplus atau defisit akan berpengaruh terhadap saldo ekuitas akhir dalam LPE. Saldo ekuitas akhir tersebut seharusnya sama dengan saldo ekuitas di neraca. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

pjjo-online-bersama-dengan-dinkes-wonogiri

syncore 21, Jun 2022 Comments (0)

Views ()

PJJO Online Bersama dengan Dinkes Wonogiri

Blud.co.id - Tim Blud mengadakan PJJO bersama Dinas Kesehatan Kota Wonogiri dan berjalan sukses. PJJO bersama Dinas Kesehatan Wonogiri melalui Zoom pada 16 Juni 2022 lalu dan berjalan sukses Acara PJJO Dinas Kesehatan Kota Wonogiri berlangsung secara online melalui zoom meeting dan seluruh peserta berasal dari Puskesmas yang ada di Wonogiri. Tim FSC Financial Service Consultant BLUD yakni Ceza dan Intan memberikan materi dan hadir sebagai narasumber sedangkan peserta berjumlah 20 klien dari Puskesmas Dinkes Wonogiri. Acara PJJO Berkaitan dengan review inputan puskesmas dan penjelasan mengenai alur input penatausahaan penerimaan pada sistem. PJJO dibuka dengan sambutan dan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta terkait kendala mengenai penginputan sistem dan tata pengelolaan keuangan BLUD. Setelah itu baru narasumber akan memberikan jawaban dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan studi kasus yang masing-masing peserta. Acara berjalan lancar dan diskusi berjalan 2 arah. Pada PJJO kali ini peserta dapat lebih memahami terkait dengan sistem dan penginputan dalam aplikasi Blud. Diskusi berjalan lancar, kendala terkait pergeseran anggaran belanja dan LPJ UP terungkap saat zoom. Narasumber mejelaskan terkait dengan Laporan LPJ UP dan Pergeseran Anggaran Belanja. Kemudian untuk kendala di Puskesmas Ngadirojo terkait transaksi yang tidak sesuai, akan lanjut pada pendampingan melalui Pusat Layanan BLUD Syncore. Selain itu juga peserta yang mengalami kesulitan bisa menghubungi melalui nomor pelayanan Syncore FSC BLUD begitulah PJJO Online Wonogiri. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca BLUD bisa klik Link Berikut Ini!

fgd-workshop-dan-pendampingan-ppk-blud-kabupaten-sumenep-gelombang-ii

syncore 20, Jun 2022 Comments (0)

Views ()

FGD Workshop dan Pendampingan PPK BLUD Kabupaten Sumenep (Gelombang II)

Blud.co.id - Tim Blud melakukan workshop dan pendampingan terkait Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Se-Kabupaten Sumenep. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kab, Sumenep. Yang telah disampaikan pada artikel sebelumnya. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 2 juni 2022. Materi workshop disampaikan oleh Narasumber yaitu: Niza Wibyana Tito, M.Kom, MM, CAAT Yuni Pratiwi, S.Ak Berikut ini pertanyaan dari peserta pendampingan BLUD untuk puskesmas Kabupaten Sumenep: Pertanyaan Puskesmas Guluk-Guluk “Jika puskesmas melaksanakan efisiensi itu artinya puskesmas akan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan. Dan berharap di akhir tahun masih memiliki SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang banyak, padahal OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki target-target tertentu yang nanti mungkin akan bermasalah jika ada perbaikan” dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id bahwa selain penilaian keuangan ada juga penilaian kinerja, jadi bukan hanya keuangan saja,Tetapi hasilnya apakah sudah tercapai atau belum, Jadi harus bisa lebih efisien. Pertanyaan Puskesmas Pamolokan “Di Setiap unit pasti memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) masing-masing. Pada penetapan tahun 2021 Peraturan gubernur ditetapkan secara umum untuk setiap puskesmas termasuk pelayanan minimal tidak ada UKP. (Upaya Kesehatan Perseorangan) hanya UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), apakah peraturan yang telah ditetapkan relevan untuk diterapkan sekarang?” dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id, Tidak ada yang salah dan benar, dalam manajemen harus memiliki leadership yang baik, karena bersifat spesial, maka harus legal dibuat satu per satu. Puskesmas memiliki dinas kesehatan di bagian hukum dengan format legal seperti apa, sehingga bisa dibentuk dengan format legal, namun pelaksanaannya harus masing-masing. Contoh penggunaan SILPA dapat digunakan untuk keperluan mendesak yang baik untuk kepentingan bersama, sehingga harus terjalin hubungan yang baik antara pihak yang berkepentingan agar bisa sinkron. SPM juga perlu menyelesaikan terus pertanyaan dari Puskesmas Manding “Mengesampingkan regulasi umumnya, praktek lapangannya BLUD di Puskesmas. Apakah jika menghadapi suatu pilihan yang belum jelas dalam peraturan, perlukah kita mengundang pihak ke 3 untuk memberikan pendampingan atau pendapat?” Dijawab oleh konsultan Blud.ac.id, Regulasi untuk mengesampingkan ketentuan pada umumnya yang harus dibuat terlebih dahulu, tanpa regulasi tersebut kita akan kesulitan untuk melangkah. Dengan demikian Puskesmas dan dinas harus berkolaborasi dimana dinas sendiri berperan sebagai pembina teknis. Pertanyaan dari Puskesmas Kapus Legung “Apakah ada kriteria untuk pejabat keuangan” dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id, kriteria menjadi pejabat keuangan salah satunya: Harus PNS Memiliki kebutuhan sebagai pejabat keuangan sesuai dengan kriteria yang ada di Permendagri 79/2018 Pertanyaan dari Puskesmas Kapus Giligenting “Pejabat keuangan (verifikator) memiliki tupoksi yaitu bertanggungjawab terhadap anggaran. Jika dilakukan audit, apakah verifikator yang akan diaudit dan akan dilakukan tiap periode atau tidak”. Dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id, bahwa memberikan otorisasi kepada pejabat keuangan untuk berbelanja, untuk memverifikasi kebenaran dengan bukti-bukti yang ada. Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, jika terjadi sesuatu, kemungkinan diciduk oleh BPK yaitu Pemimpin BLUD karena yang bertanggungjawab. Verifikator bertanggung jawab kepada otorisator Otorisator bertanggung jawab kepada verifikator Pertanyaan dari Puskesmas Kampus Legung Timur “Apakah dalam BLUD diperbolehkan untuk merubah struktur organisasi”. Dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id bahwa Dalam hal merubah struktur organisasi pada BLUD perlu melakukan skema: Pengajuan saran ke dinas Diotorisasi pimpinan BLUD dengan koordinasi Dinas Pertanyaan dari Puskesmas Kampus Masalembu “Apakah pemimpin BLUD diperbolehkan melakukan pembelanjaan tanpa sepengetahuan pejabat keuangan walaupun sesuai anggaran” Dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id bahwa tidak diperbolehkan berbelanja jika tidak ada verifikatornya, karena yang memegang rekening adalah pejabat keuangan dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus mengetahuinya. Pertanyaan dari Rubaru pejabat Keuangan “Apa yang harus dilakukan puskesmas untuk melakukan penyesuaian anggaran. Dan bagaimana kebijakan terkait dengan pengusulan perubahan ditandai dengan apa saja syaratnya, apa yang dibuat keputusan pimpinan BLUD atau bagaimana agar puskesmas yang melakukan perubahan bisa legal dan bisa dilaksanakan RBA nya?” Dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id, cara puskesmas melakukan perubahan agar bisa legal dan bisa melaksanakan RBA nya adalah Mempertimbangkan pelayanan Tertib administrasi (membuat berita acara pergeseran) yang diketahui pemimpin BLUD dan kepala dinas. Tidak boleh melebihi pagu (alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja) di atas jenis belanja Pertanyaan dari peserta FGD “Apabila pelayanan belum bisa membengkak di awal tahun apakah diperbolehkan untuk di rapel”. Dan dijawab oleh konsultan Blud.co.id bahwa, perjuangan tersebut merupakan bagian dari perjuangan kekuasaan, dan untuk pencairan perjuangan tersebut harus melibatkan dinas. Jika RBA telah disetujui maka anggaran diperbolehkan untuk dibelanjakan dengan syarat tidak ada perubahan RBA. Pertanyaan dari Puskesmas Pamolokan “Laporan yang mempengaruhi silpa adalah LRA (Laporan Realisasi Anggaran). SILPA yang berdasarkan perhitungan-perkiraan-realisasinya dan anggaran yang diinputkan ke sistem, di aplikasi akan muncul anggaran terakhirnya. Realisasi anggarannya selalu berada di bawah anggaran dan kesepakatan minus, jika realisasi tidak memiliki batas batas, sehingga pembelanjaan maksimal hanya bisa sesuai dengan anggaran?” Dan dijawab oleh Ibu Yuni Pratiwi, S.Ak bahwa, jika perhitungan batas batas menunjukkan nilai proporsinya batas batas. Minus maka Puskesmas hanya dapat melakukan realisasi maksimal sebesar pagu anggaran yang telah ditetapkan. BLUD harus mengikuti peraturan yang telah disahkan, dengan begitu regulasi akan lebih aman, seperti pemimpin tidak diperbolehkan membelokkan sesuatu tanpa sepengetahuan pejabat keuangan. RBA adalah hal yang paling penting sehingga tidak dapat digeser atau diganti langsung tanpa lulus terlebih dahulu. Pejabat keuangan tidak dapat langsung menggeser RBA, penggeser RBA harus dengan memiliki rincian alasan untuk pergeseran anggaran tersebut. Tertarik Mengikuti Pelatihan BLUD Hubungi: Klik Link Berikut Ini : https://bit.ly/jadwalbootcamp2hari Pendaftaran Kontak : Iszar Hp/WhatsApp : +62 822 74900800 Email : blud.co.id@syncoreconsulting.com Unduh Laporan Keuangan Pokok (Login Terlebih Dahulu) Unduh Catatan Atas Laporan Keuangan (Login Terlebih Dahulu)

syncore 10, Jun 2022 Comments (0)

Views ()

Laporan Operasional BLUD

Blud.co.id - Laporan operasional merupakan laporan baru untuk pemerintahan. Namun, sebenarnya sudah diperkenalkan di PP Nomor 24 Tahun 2005. Laporan ini menurut paragraf 78 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas. dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penyusunan laporan operasional diambil dari neraca saldo kode akun 7 dan 8 kemudian menjadi laporan operasional dan jurnal penutup laporan operasional sehingga mendapatkan surplus/defisit-LO. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, Beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan dalam paragraf 79 Kerangka Konseptual Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Ketiga unsur laporan operasional diatas pada akhirnya akan membentuk surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Contoh format laporan operasional BLUD dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 7. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 No Uraian 20X1 20X1 Kenaikan/ Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 Pendapatan jasa layanan xxx xxx xxx xxx 3 Pendapatan hibah xxx xxx xxx xxx 4 Pendapatan hasil kerja sama xxx xxx xxx xxx 5 Pendapatan APBD xxx xxx xxx xxx 6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah xxx xxx xxx xxx 7 JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d. 6) xxx xxx xxx xxx 8 9 BEBAN 10 Beban Pegawai xxx xxx xxx xxx 11 Beban Barang dan Jasa xxx xxx xxx xxx 12 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx 13 Beban Penyisihan Piutang xxx xxx xxx xxx 14 Beban Penyusutan dan Amortisasi xxx xxx xxx xxx 15 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx 16 JUMLAH BEBAN (10 s.d. 15) xxx xxx xxx xxx 17 18 Surplus/Defisit Operasional (7-16) xxx xxx xxx xxx 19 20 KEGIATAN NON OPERASIONAL 21 Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx 22 (Kerugian) Penurunan Nilai Aset xxx xxx xxx xxx 23 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx xxx 24 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIOANAL (21 s.d. 23) xxx xxx xxx xxx 25 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (18+24) xxx xxx xxx xxx 26 27 POS LUAR BIASA xxx xxx xxx xx 28 Pendapatan Luar Biasa xxx xxx xxx xx 29 Beban Luar Biasa xxx xxx xxx xx 30 JUMLAH POS LUAR BIASA (28 s.d. 29) xxx xxx xxx xx 31 SURPLUS/DEFISIT - LO (25+30) xxx xxx xxx xx Tertarik Mengikuti Pelatihan BLUD Hubungi: Klik Link Berikut Ini : https://bit.ly/jadwalbootcamp2hari Kontak Pendaftaran : Iszar Hp/WhatsApp : +62 822 74900800 Email : blud.co.id@syncoreconsulting.com Download Laporan Keuangan Pokok (Login Terlebih Dahulu) Download Catatan Atas laporan Keuangan (Login Terlebih Dahulu)

pjjo-online-bersama-dengan-dinkes-lamandau-kabupaten-pulau-pisau

syncore 09, Jun 2022 Comments (0)

Views ()

PJJO Online Bersama dengan Dinkes Lamandau Kabupaten Pulau Pisau

Blud.co.id - Blud mengadakan PJJO bersama Dinas Kesehatan Kota Lamandau Kabupaten Pulau Pisau dan berjalan sukses. PJJO bersama Dinas Kesehatan Lamandau dilakukan melalui Zoom pada 8 Mei 2022 lalu dan berjalan sukses. Acara PJJO Dinas Kesehatan Kota Lamandau dilakukan secara online melalui zoom meeting dan diikuti oleh seluruh peserta PJJO Dinas Kesehatan Lamandau. Tim FSC Financial Service Consultant BLUD diwakili oleh Intan dan Arin sedangkan peserta berjumlah 10 klien dari Puskesmas Dinkes Lamandau Peserta PJJO dapat menerima materi yang diberikan narasumber dengan baik. Acara PJJO Berkaitan dengan review inputan puskesmas dan penjelasan mengenai alur input penatausahaan penerimaan pada sistem. PJJO dibuka dengan sambutan dan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta terkait kendala mengenai penginputan sistem dan tata pengelolaan keuangan BLUD. Setelah itu baru narasumber akan memberikan jawaban dan menjelaskan bagaimana menyelesaikan studi kasus yang telah ditanyakan oleh peserta. Acara berjalan lancar dan diskusi berjalan 2 arah. Pada PJJO kali ini diharapkan peserta dapat lebih memahami terkait dengan sistem dan penginputan dalam aplikasi Blud. Apabila nantinya peserta masih memiliki pertanyaan lagi yang belum bisa disampaikan pada saat zoom Selain itu juga diarahkan untuk menghubungi melalui nomor pelayanan Syncore FSC BLUD. kegiatan PJJO Dinas Kesehatan Lamandau Kabupaten Pulau Pisau berjalan sukses untuk melakukan pendampingan terkait dengan BLUD. Tertarik untuk mengikuti pelatihan Pasca BLUD bisa klik Link Berikut Ini!