SKTM BIAYA RUMAH SAKIT JADI GRATIS

Di Indonesia Pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi angka kemiskinan ini salah satunya adalah dengan menerbitkan SKTM. Saat ini ada yang namanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) digunakan saat akan berobat ke Rumah Sakit. Penting sekali mengetahui SKTM ini agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis secara maksimal dari unit pelayanan kesehatan. Warga Indonesia perlu memahami saat berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah setempatnya. Sementara untuk mekanismenya pasien yang ingin memanfaatkan SKTM pertama kali harus mendaftar dulu di loket, lalu wajib menyampaikan bahwa pasien punya SKTM yang dimaksud atau sedang mengurus. Untuk proses pengurusan SKTM tidak harus serta merta harus jadi saat itu juga, pihak manajemen memberikan Batasan maksimal 3x24 jam SKTM lengkap dengan persyaratan administrasinya. Apabila belum ada nanti pihak rumah sakit akan menilai apakah memang diberikan keringanan atau tidak. Banyak manfaat SKTM sehingga pasien mendapatkan keringanan walau masih belum punya uang atau uangnya kurang. Cara mendapatkan SKTM ada beberapa syarat antara lain : Kartu Keluarga asli dan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Asli dan Fotokopi, kemudian Surat Pernyataan tak mampu dari RT/RW yang dimana persyaratan tersebut dibawa ke kelurahan atau kantor desa hingga akhirnya keluar SKTM. [wpdm_package id='13738']

kewenangan-pelaksanaan-investasi-pemerintah

syncore 16, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

KEWENANGAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH

Dalam pelaksanaan investasi di pemerintahan, kini ada peraturan yang mendasar yang mengaturnya yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 telah menjelaskan bahwa Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Setelah itu adanya tindak lanjut dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Kemudian terdapat revisi sehingga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada tanggal 4 Februari 2008. Sebagai aturan pelaksanaan telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), antara lain: PMK Nomor 179/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi PMK Nomor 180/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah PMK Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah PMK Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi PMK Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah. Untuk kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan investasi pemerintah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, peñatausahaan dan pertanggung jawaban investasi, pengawasan dan divestasi. Sedangkan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Direktorat Sistem Manajemen Investasi), Kewenangan Supervisi yang dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) dan Kewenangan Operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan operasional, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah disampaikan ada pertanggungjawaban investasi untuk pemerintah dan pelaksanaanya sudah diatur di masing-masing daerah sehingga pemerintah sudah tidak bingung lagi untuk menentukan perencanaan dalam investasi.

penggabungan-laporan-keuangan-blud-kedalam-laporan-keuangan-entitas-akuntansi-pelaporan

syncore 15, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLUD KEDALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/PELAPORAN

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, Laporan Realisasi Anggaran konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format Laporan Realisasi Anggaran BLUD karena unsur Laporan Realisasi Anggaran entitas tersebut hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunya fungsi perbendaharaan umum. Adapun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih termasuk pemerintah daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

pengadaan-barang-dan-jasa-pada-badan-layanan-umum-daerah

syncore 14, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SKPD/Unit Kerja, BLUD dan BUMD/Perusda memiliki dasar peraturan sendiri terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk SKPD/Unit Kerja, menggunakan perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk BLUD, tidak mengacu pada perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan untuk BUMD/Perusda diatur sendiri terkait peraturannya. BLUD tidak mengacu pada perUU-an karena itu merupakan bagian dari fleksibilitas BLUD terkait Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah ketentuannya diatur dalam peraturan Kepala Daaerah. Pengadaan Barang dan/atau jasa untuk BLUD juga diatur dalam Permendagri 79 Tahun 2018. Adapun pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perUUan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah. Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD. Untuk pengelolaannya, BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

penyusunan-laporan-operasional-badan-layanan-umum-daerah

syncore 12, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sesuai dengan pasal 99 Permendagri 79 Tahun 2018, BLUD diminta untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Salah satu dari laporan keuangan yang disusun adalah laporan operasional. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 13 mendefinisikan laporan operasional sebagai laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur laporan operasional BLUD mencakup pos-pos diantaranya pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa serta surplus/defisit- LO. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan dari alokasi APBN/APBD, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa dan pendapatan BLUD lainnya. Pendapatan-LO tersebut diakui pada saat timbulnya hak katas pendapatan dan pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi). Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarka asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO) diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Untuk beban, BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban diantaranyaa yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan serta beban penyusutan aset tetap/amortisasi. Beban tersebut diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Untuk format Laporan Operasional BLUD dapat dilihat pada PSAP 13 halaman xi-xii.

akuntansi-saldo-anggaran-lebih-sal-badan-layanan-umum-daerah

syncore 11, Oct 2019 Comments (0)

Views ()

AKUNTANSI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Perhitungan SAL Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA / SiKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA) adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama satu periode pelaporan. SAL akhir periode pelaporan pada BLUD diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan Saldo Anggaran lebih (SAL) selama 1 (satu) periode pelaporan. Perhitungan dan angka Saldo Anggaran lebih digunakan sebagai dasar perhitungan Saldo Anggaran Lebih tahun berikutnya. Penyimpanan Dana Saldo Anggaran lebih (SAL) Pada akhir tahun anggaran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) disimpan oleh: Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah, yang antara lain terdiri dari: Rekening BLUD Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih Rekening Penerimaan BLUD Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, terdiri atas: Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran; Uang persediaan pada kas tunai (cash on hand) Bendahara Pengeluaran; dan Rekening Pengeluaran BLUD Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk Rekening Kas BLU dan kas tunai (cash on hand), meliputi Rekening Operasional BLU dan/atau Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Kas BLU yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan BLU dan belanja BLU yang sudah disahkan oleh KPPN. Penggunaan SAL SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit Anggaran Badan layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).