Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 163 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk: menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya; mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan. Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air; udara; tanah; pangan; sarana dan bangunan; dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan berada pada lingkungan, antara lain Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi; serta tempat dan fasilitas umum. Hal ini dikarenakan media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan tersebut merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga, setiap penghuni dan/ atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan pemukiman wajib memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Pada suatu keadaan tertentu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

syncore 06, Mar 2018 Comments (0)

Views ()

Pengadaan Barang dan Jasa BLU/BLUD

Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pejabat pengelola BLU terdiri dari pemimpin BLU, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pengadaan barang dan jasa BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah. BLU yang telah berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat dari masyarakat atau badan lain, dan hasil kerjasama BLU. Dalam pengadaan barang dan jasa harus mengikuti prinsip transparansi, adil, akuntabilitas dan praktik bisnis yang sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/Pmk.02/2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU dan dengan persetujuan dari pemberi hibah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan, yaitu tim/unit yang dibentuk oleh pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLU. Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. Dalam penetapan penyediaan barang/jasa panitia pengadaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Penunjukkan pejabat lain melibatkan semua unsur pengelola BLU yang harus memperhatikan: Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan Saling uji (cross-check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

syncore 05, Mar 2018 Comments (0)

Views ()

Pelaporan Keuangan BLU Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK. 05/2016

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK. 05/2016. Regulasi ini sebagai penyempurna pelaksanaan teknis dari Permenkeu Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual No. 13 yang selanjutnya akan disingkat menjadi PSAP 13. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa sistem pelaporan keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU. Maka dapat diartikan bahwa Satker yang sudah ditetapkan menjadi BLU wajib untuk melaksanakan pelaporan keuangan BLU sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan BLU. Laporan keuangan yang wajib untuk disusun BLU berjulmah tujuh laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Siklus akuntansi yang dilaksanakan oleh BLU serta penyajian data dan informasi yang dilakukan harus selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaporan keuangan BLU juga harus selaras dengan kebijakan akuntansi yang disusun oleh Kementerian Keuangan untuk kepentingan konsolidasi Laporan Keuangan Satker/BLU ke Kementerian/Lembaga. Namun untuk pelaksanaan teknis detail penyusunan Laporan Keuangan BLU diatur sendiri oleh BLU yang harus dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi BLU. Kebijakan Akuntansi BLU harus selaras dengan tujuan pelaporan keuangan BLU dan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Penyajian laporan keuangan BLU dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/PMK. 05/2016 disebutkan bahwa harus disertai dengan pernyataan tanggungjawab. Pernyataan tanggungjawab ini ditandatangani oleh pimpinan BLU dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Keuangan BLU. Hal-hal yang dimuat dalam laporan keuangan BLU adalah surat pernyataan tangguugjawab, paragraph penjelasan atas suatu kejadian yang tidak termuat dalam laporan keuangan BLU dan laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU disajikan setiap semester dan tahunan. Laporan keuangan BLU tidak hanya memuat pengelolaan keuangan yang bersumber dari BLU saja, pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan BLU. Oleh karena itu dalam surat pernyataan tanggungjawab perlu disebutkan bahwa pengelolaan dana yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai program kegiatan dan SAP.

syncore 03, Mar 2018 Comments (0)

Views ()

Sistem Akuntansi Kewajiban

Sistem akuntansi kewajiban (liabilitas) merupakan suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Lampiran I PSAP No. 09, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah antara lain pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, dan kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban jangka pendek (jangka waktu maksimal 1 tahun) dan kewajiban jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang antara lain utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Sistem Akuntansi Kewajiban di SKPD Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD antara lain Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dokumen yang digunakan yaitu sebagai berikut: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nota Pesanan Berita Acara Serah Terima Kuitansi Surat Perjanjian Kerja SP2D UP/GU/TU SP2D LS Surat Pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap laporan keuangan SKPD Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri dari pencatatan terjadinya utang dan pembayaran utang. Pengakuan terjadinya utang, misal: Pembelian ATK Pendekatan beban Beban ATK xxx Utang Belanja Bahan Habis Pakai xxx Pendekatan aset Persediaan ATK xxx Utang Belanja Bahan Habis Pakai xxx Pembayaran utang (mekanisme UP/GU) Jurnal LO atau Neraca Utang Belanja Bahan Habis Pakai xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Jurnal LRA Belanja ATK xxx Perubahan SAL xxx Pembayaran utang (mekanisme LS) Jurnal LO atau Neraca Utang Belanja Bahan Habis Pakai xxx RK PPKD xxx Jurnal LRA Belanja ATK xxx Perubahan SAL xxx Sistem Akuntansi Kewajiban di PPKD Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD antara lain: Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara Umum Daerah (BUD), dan PPKD. Dokumen yang digunakan yaitu sebagai berikut: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Surat Perjanjian Utang Nota Kredit SP2D LS Jurnal standar yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD antara lain sebagai berikut: Penerimaan pembiayaan Kas di Kas Daerah xxx Kewajiban Jangka Panjang xxx Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Pembayaran bunga kewajiban Beban Bunga xxx Kas di kas Daerah xxx Utang Bunga xxx Perubahan SAL xxx Pelunasan kewajiban Kewajiban Jangka Panjang xxx Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx Perubahan SAL xxx Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang xxx Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang xxx

pelatihan-pola-pengelolaan-keuangan-dinas-kesehatan-dki-jakarta

syncore 01, Mar 2018 Comments (0)

Views ()

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Dinas Kesehatan DKI Jakarta dilaksanakan pada 28 Februari – 1 Maret 2018 dengan peserta dari Puskesmas Penjaringan, Puskesmas Matraman, Puskesmas Capung dan Puskesmas Kelapa Gading. Wokshop tersebut berlangsung di Hotel Whiz Prime Kepala Gading, Jakarta Utara. Pemateri yang hadir dalam acara pelatihan tersebut adalah Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom., M.M. Pelatihan PPK-BLUD dibagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi Rencana Strategi Bisnis (RSB), penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan akuntansi. Kelima sesi materi tersebut disampaikan oleh Bapak Niza Wibyana Tito, M.Kom, M.M. Pada sesi penyusnan RSB lebih banyak diskusi mengenai penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan SPM merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran untuk lima tahun ke depan yang memuat jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi SKPD atau Unit Kerja. Pada sesi penyusunan RBA, peserta langsung melakukan praktik input data RBA 2018 dengan menggunakan Software Keuangan BLUD Syncore. Sementara untuk sesi penerimaan dan pengeluaran dilakukan input transaksi pada Software Keuangan BLUD Syncore menggunakan data transaksi real dari masing-masing puskesmas. Pada sesi penerimaan dan pengeluaran ini yang di-input adalah data bulan Januari 2018, karena data real yang sudah tersedia baru data bulan Januari 2018. Dalam sesi akuntansi lebih banyak dijelaskan mengenai Saldo Awal, Jurnal Umum, dan apa saja output dari Software Keuangan BLUD Syncore yaitu laporan keuangan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdiri dari Neraca, Operasional, Arus Kas, Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, terdapat Laporan Realisasi Anggaran dan Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Peserta sangat antusias selama mengikuti pelatihan PPK-BLUD Syncore. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada sesi tanya jawab dengan pemateri. Selain itu, peserta dengan mudah mengoperasikan Software Keuangan BLUD Syncore. Pelatihan PPK-BLUD ini berakhir pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Penutupan acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta dan tim BLUD Syncore.

rspau-dr-s-hardjolukito-resmi-ditetapkan-sebagai-blu

syncore 28, Feb 2018 Comments (0)

Views ()

RSPAU Dr. S. Hardjolukito Resmi Ditetapkan Sebagai BLU

RSPAU (Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara) Dr. S. Hardjolukito merupakah Rumah Sakit Pusat TNI AU yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RSPAU Dr. S. Hardjolukito merupakan rumah sakit Tipe B - Kemenkes RI sebagai salah satu Pelaksana Teknis Diskesau yang bertanggung jawab langsung kepada Diskesau (Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara). Dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 10 tahun 2009 dengan Perkasau no: 93/X/212 di mana pada tanggal 22 Oktober, operasional RSPAU Dr. S. Hardjolukito diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara dengan Ka RSPAU pertama adalah Marsekal Pertama TNI Dr. Hari Haksono Sp.THT- KL., Sp.KP. (12 September 2012 s/d 29 Januari 2013). Sejak tahun 2014, Rumah Sakit ini telah melakukan persiapan untuk menuju status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan didampingi oleh PT Syncore Indonesia. Pendampingan tersebut berupa persiapan persyaratan berkas administratif yaitu Laporan Keuangan Pokok (LPK). Setelah melakukan persiapan persyaratan berkas administratif, substantif, dan teknis selama tiga tahun, pada awal tahun 2018 ini RSPAU Dr. S. Hardjolukito telah resmi ditetapkan sebagai BLU. Sebagai rumah sakit yang telah menyandang status BLU, diharapkan RSPAU Dr. S. Hardjolukito dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangannya dapat dijalankan secara lebih fleksibel, ekonomis, efektif, dan efisien. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Marsma dr. Didik kestito, Sp.U.,MM.RS menjabat sebagai Ka RSPAU Dr. S. Hardjolukito. Selain memberikan pelayanan kepada TNI AU/PNS dan Keluarga Anggota Kemhan (TNI AD, TNI AL/PNS) dan Keluarga, RSPAU Dr. S. Hardjolukito juga menyediakan pelayanan untuk pasien BPJS dan Masyarakat Umum (Jamkesda, Jamkesta, Jampersal). Berikut Visi dan Misi RSPAU Dr. S. Hardjolukito: VISI: Menjadi Rumah Sakit rujukan TNI ANGKATAN UDARA yang mampu melaksanakan kegiatan dukungan operasi dan memberikan kwalitas pelayanan kesehatan secara propfesional di wilayah Indonesia khususnya Jawa Tengah dan DIY. MISI: Menjamin pelayanan Prima yang berkualitas dan paripurna bagi anggota TNI AU/TNI, PNS dan keluarga serta Masyarakat Umum. Mengembangkan SDM yang profesional dan kompeten di bidang pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kesehatan penerbangan pada khususnya secara berkesinambungan. Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan latihan, penelitian bidang kesehatan guna menunjang dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Meningkatkan sarana prasarana dan pemeliharaan peralatan serta materiil penunjang lainnya, membangun kerjasama bidang kesehatan, pelayanan masyarakat dan Diklat litbangkes lainnya. Kunjungi website RSPAU Hardjolukito